Beragam respon yang diberikan pada pembaca grup Kabar-Kabari Humbang Hasundutan di kolom komentar ketika seuntai kalimat berikut saya tuliskan, “Molo masa pemilukada didok nasa arga ni manuk sioto do par papatar”. Dalam Bahasa Indoesia artinya “setiap perhelatan pemilukada, masyarakat Papatar tidak lebih dari harga seekor ayam potong”. Komentar bernada kecaman lebih mendominasi. Saya hanya tersenyum ketika membaca satu persatu komentar tersebut dan ternyata lebih mengarah pada cacian kepada saya. Para pembaca gagal paham dengan apa yang saya sampaikan. Kata ke empat dari kalimat itu adalah “didok” yang artinya bahwa kalimat itu diucapkan oleh orang-orang, bukan saya. Cacian yang salah alamat.

Kalimat ini sungguh menyakitkan, melecehkan, melanggar HAM karena menyamakan nyawa manusia dengan nilai seekor ayam potong tentu saja menginjak-injak martabat masyarakat Pakkat Parlilitan Tarabintang, PAPATAR, tiga kecamatan paling barat di Kabupaten Humbang Hasundutan. Kalimat yang melecehkan ini sudah terdengar semenjak pemilu lima belas tahun lalu. Berawal dari banyaknya calon legislatif daerah yang bertarung di daerah pemilihan tiga (Dapil 3 Papatar) yang bukan putra daerah. Masih segar dalam ingatan ketika itu bahwa dari 7 (tujuh) orang legislator daerah hanya satu yang berasal dari daerah yang berpenduduk sekitar 37ribuan itu. Sebagai catatan, saat ini penduduk Papatar yang memiliki hak suara sah adalah 35.096 orang ( sumber : website pemkab HH)

Dulu, sepuluh tahun ke belakang, Papatar ini adalah lumbung suara bagi caleg-caleg baik legislator provinsi maupun pusat, lihat saja data di atas. Perebutan suara kembali terjadi setiap diadakan pemilukada. Telah terjadi tiga kali pemilihan kepala daerah namun belum pernah sekalipun putra daerah Papatar yang memiliki seperempat suara pemilih di HH ini maju menjadi calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Sungguh miris.

Lalu, entah siapa yang memulai, kalimat melecehkan itu muncul. Periode pemilu 2004, suara sumbang ini sudah terdengar, menyakitkan memang. Saya tidak tahu apakah ini disebabkan oleh praktek Togu Togu ro yang marak dilaksanakan?. Nyatanya, bukan hanya masyarakat Papatar yang menerima uang di saat pemilu. Semua pemilihan ditengarai praktek money politic, bukan?.

Kenapa hanya ke Papatar disematkan kalimat nasa arga manuk sioto do parpapatar?.

Sebagai generasi, anak rantau, pemilih millenial, para mahasiswa, kaum terdidik, kaum melek politik yang berasal dari ketiga kecamatan, saatnya kita bangkit bersama-sama membumihanguskan stigma itu. Mari kita berjibaku memberikan pengertian, campaign, sosialisasi kepada seluruh masyarakat Papatar bahwa sebagai daerah terbesar di HH dan sebagai pemilik SDA terbaik, saatnya masyarakat Papatar unjuk diri. Saya melihat banyak sekali anak rantau Papatar yang mumpuni baik dari segi ekomoni maupun kemampuan berpolitik untuk kita dorong maju menjadi bupati. Bersama para perantau, masyarakat papatar membuktikan kepada daerah lain bahwa Papatar tidak bisa dibeli dengan uang.

Menurut saya, kalimat itu muncul sejalan dengan tingginya ongkos politik yang dikeluarkan oleh seorang caleg, cabup/cawabup untuk menang di Papatar ini. Info tak resmi, bahwa pada pemilukada tahun lalu saja diutuhkan 250-400ribu Togu-togu Ro per orang. Itupun belum tentu ada jaminan untuk dipilih. Semakin besar maka peluang terpilih semakin besar pula. Apakah mahalnya ongkos politik ini yang menyebabkan munculnya stigma tersebut?, bisa saja. Ada uang, ada suara, kira-kira begitu.

Peran perantau sangat diperlukan dalam memberikan sosialisai no-money-politic, tentu saja ini tidak mudah sebab sudah sangat mendarah daging istilah ‘adong do hepengna?’.

Dalam sebulan terakhir ini saya sudah dua kali ke Papatar dalam sosialisasi pemenangan kotak kosong, nyatanya masih ada masyarakat yang berani secara terang-terangan menanyakan adong do hepengna?–ada uangnya?. Itulah gambaran sederhana yang saya dengar langsung.

Tinggal 23 hari lagi, pemilihan kepala daerah di HH akan berlangsung. Rakyat HH diberikan kesempatan menerima atau menolak calon tunggal, Dosmar-Oloan sebagai bupati-wakil bupati beriode 2021-2024. Pasangan catung sudah melakukan kampanye disetiap kecamatan bahkan ke desa desa sebaliknya para pendukung pemenangan atau relawan pemenangan kotak kosong pun melakukan hal yang sama. Ada tiga elemen atau organisasi yang melakukan sosialisasi kotak kosong di pemilu kada HH ini yaitu Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasundutan yang berkantor pusat di Jakarta, Forum Masyarakat Desa Sejahtera dan Aliansi Masyarakat Kampus.

Suhu perpolitikan HH seemakin menghangat. Survey-survey bertebaran. Salah satu daerah di Indonesia yang getol memenangkan kotak kosong adalah pemilukada Humbang Hasundutan. Kami menilai ada pencideraan demokrasi meski calon tunggal itu dilindungi oleh undang-undang. Demokrasi yang baik adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat memilih pemimpinnya, bukan menerima ata tidak.

Getolnya tim relawan dalam memenangkan kotak kosong ini tentu saja membuat tim calon tunggal harus berjuang keras memenangkan hati rakyat. Logika sederhananya adalah calon tunggal pasti menang, nyatanya, perlawanan msyarakat bersama ketiga organisasi tersebut di atas cukup membuat tim pasangan calon tunggal kerepotan. Sosialisasi dari rumah ke rumah, pertemuan kelompok, spanduk, media sosial dan lain-lain yang dilakukan oleh tim relawan kotak kosong ini sungguh merepotkan tim calon tunggal. Papatar menjadi salah satu target utama kedua tim.

Bicara soal materi, uang, modal sosialisasi, maka tim Relawan Pemenangan Kotak Kosong tidak mengandalkan itu. Relawan hanya bermodalkan persuasif ke masyarakat. Dari awal sudah sampaikan bahwa taka ada uang di tim kotak kosong.

Apakah memang masyarakat Papatar akan memberikan suaranya hanya karena uang?, kita akan lihat tanggal 9 desember nanti.

By admin